KEJADIAN EKONOMI INDONESIA
2.1 Sejarah Pra
Kolonialisme
Pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu
menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara
yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan tanah
yang dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kekaisaran, kadang hidup berdampingan
dengan damai sementara di lain waktu berada pada kondisi berperang satu sama
lain. Nusantara yang luas tersebut kurang memiliki rasa persatuan sosial dan
politik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meskipun demikian, jaringan
perdagangan terpadu telah berkembang di wilayah ini terhitung sejak awal
permulaan sejarah Asia. Terhubung ke jaringan perdagangan merupakan aset
penting bagi sebuah kerajaan untuk mendapatkan kekayaan dan komoditas, yang
diperlukan untuk menjadi kekuatan besar. Tapi semakin menjadi global jaringan
perdagangan ini di nusantara, semakin banyak pengaruh asing berhasil masuk;
suatu perkembangan yang akhirnya akan mengarah pada kondisi penjajahan.
Keberadaan sumber-sumber tertulis adalah yang
memisahkan masa sejarah dari masa prasejarah. Karena sedikitnya sumber-sumber
tertulis yang berasal dari masa sebelum tahun 500 Masehi, sejarah Indonesia
dimulai agak terlambat. Diduga sebagian besar tulisan dibuat pada bahan yang
mudah rusak dan - ditambah dengan iklim tropis lembab dan standar teknik
konservasi yang berkualitas rendah pada saat itu - ini berarti bahwa sejarawan
harus bergantung pada inskripsi/prasasti di atas batu dan studi sisa-sisa candi
kuno untuk menelusuri sejarah paling terdahulu nusantara. Kedua pendekatan ini
memberikan informasi mengenai struktur politik tua karena baik sastra maupun
pembangunan candi adalah contoh budaya tinggi yang diperuntukkan bagi elit
penguasa.
Sejarah Indonesia memiliki ciri sangat khas, yaitu
umumnya berpusat di bagian barat Nusantara (khususnya di pulau Sumatera dan
Jawa). Karena sebagian besar bagian timur Nusantara memiliki sedikit kegiatan
ekonomi sepanjang sejarah (terletak jauh dari jalur perdagangan utama), hal itu
menyebabkan sedikitnya kegiatan politik; suatu situasi yang berlanjut hingga
hari ini.
a. Pengaruh
Agama Hindu dan Budha di Indonesia
Prasasti
tertua yang ditemukan di Nusantara dikenal sebagai Prasasti Kutai dan berasal
dari Kalimantan Timur, yang sudah ada sejak sekitar 375 Masehi ketika kerajaan
Kutai Martadipura berkuasa. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta
(bahasa liturgis agama Hindu) menggunakan tulisan Palawa, tulisan yang
dikembangkan di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Dalam prasasti ini
tiga raja Kutai Martadipura disebutkan dan mereka menggambarkan sebuah ritual
yang merupakan karakteristik Hindu kuno. Sekitar satu abad kemudian, batu
prasasti pertama (yang diketahui) di Jawa ditemukan. Prasasti ini, yang juga
dalam bahasa Sansekerta, menyatakan raja Purnawarman dari kerajaan Tarumanegara
(abad keempat sampai ketujuh) di Jawa Barat dan menghubungkan sang raja ini
dengan dewa Hindu (Wisnu). Secara keseluruhan, prasasti ini menunjukkan bukti
pengaruh besar dari agama Hindu India di kalangan elit penguasa kerajaan
pribumi kuno pertama yang diketahui di Nusantara.
Meskipun
demikian, hubungan perdagangan antara India dan Nusantara masa kini diketahui
telah terbentuk berabad-abad sebelum prasasti Kutai. Selat Malaka, jalur laut
yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, telah menjadi jalur
pelayaran utama untuk perdagangan yang pengantarannya melalui laut antara
China, India dan Timur Tengah sejak ingatan manusia (since human memory).
Sebagian besar garis pantai Sumatera terletak di sebelah jalur laut ini, yang
menyebabkan pedagang antara India dan China
berhenti di sini atau di sisi lain dari Selat (sekarang Malaysia) untuk
menunggu angin musim yang tepat yang akan membawa mereka lebih jauh. Tapi
diasumsikan bahwa agama Hindu dan Buddha tidak disebarkan ke Nusantara oleh
para pedagang India. Kemungkinan besar, raja dan kaisar di Nusantara tertarik
dengan kehormatan Brahmana (kelas imam agama Hindu yang merupakan peringkat
tertinggi dari empat kasta sosial). Brahmana ini, berdasarkan dugaan,
memperkenalkan agama baru ke Nusantara yang memungkinkan raja-raja pribumi
untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan dewa Hindu atau Bodhisattva
(makhluk mistis yang tercerahkan dalam agama Budha), sehingga menggantikan
pemujaan leluhur yang dianut sebelumnya. Oleh karena itu, Doktrin agama baru
ini, menunjukkan kehormatan yang lebih besar bagi raja-raja. Kerajaan di
Nusantara yang meniru konsep India ditemukan di pulau Kalimantan, Jawa,
Sumatera dan Bali.
Karena
posisi strategis dari garis pantai Sumatera dan Malaysia yang dekat dengan
Selat Malaka, tidaklah mengherankan bahwa kita menemukan Negara pertama yang
berpengaruh besar dalam sejarah Indonesia di daerah pesisir Sumatra, dan
membentang di wilayah geografis yang luas di sekitar selat. Kerajaan ini
dinamakan Sriwijaya dan menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra
Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan
abad ke-17. Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi
agama Budha dengan penekanan utama pada studi bahasa Sansekerta. Dari
sumber-sumber Cina diketahui bahwa para biksu Budha Cina tinggal di Sriwijaya
selama lebih dari satu dekade untuk melanjutkan studi mereka.
Sisa-sisa
candi Hindu dan Buddha yang berasal dari antara abad ke-8 dan ke-10 menunjukkan
pemerintahan dua dinasti di Jawa Tengah. Dinasti ini adalah Dinasti Sailendra
(penganut Agama Budha Mahayana dan kemungkinan besar dinasti yang membangun
Candi Borobudur yang terkenal sekarang berada di dekat Yogyakarta sekitar tahun
800 Masehi) dan Dinasti Sanjaya (penganut agama Hindu yang membangun kompleks
candi Prambanan sekitar tahun 850 Masehi tidak jauh dari candi Borobudur dan
sebagai reaksi terhadap candi Borobudur tersebut). Keruntuhan perlahan-lahan
Sriwijaya dan munculnya kerajaan besar baru di Jawa ini berarti bahwa kekuasaan
politik secara bertahap berpaling dari Sumatera menuju Jawa. Namun pada abad
ke-10 kehidupan penduduk di Jawa Tengah tiba-tiba tidak terekam karena
kurangnya sumber. Diduga letusan gunung berapi besar menggeser kekuasaan
politik dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tempat berkembangnya sejumlah kerajaan
baru. Dua di antaranya yang patut mendapat perhatian khusus karena warisan
mereka, yakni Kediri (sekitar 1042-1222) untuk warisan prasasti dan warisan
sastranya, dan penggantinya Singasari (antara 1222 dan 1292) untuk
memperkenalkan babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu sinkretisme (penyatuan
aliran) agama Hindu dan Budha. Babak baru ini mencapai kejayaannya di kerajaan
Majapahit di Jawa Timur (1293 sampai sekitar 1500), yang mungkin merupakan kerajaan
terbesar dalam sejarah Nusantara yang memiliki wilayah geografis yang
menyerupai perbatasan Indonesia saat ini (walaupun masih diperdebatkan di
kalangan sarjana mengenai seberapa besar
kekuasaan kerajaan ini benar-benar dinikmati di luar Jawa dan Bali). Majapahit
dengan perkembangan seni dan sastranya yang luar biasa masih merupakan konsep
penting dan menjadi penyebab kebanggaan nasional bagi masyarakat Indonesia saat
ini karena dianggap sebagai dasar negara modern Indonesia. Pergerakan kaum
nasionalis di abad ke-20 menggunakan konsep ini untuk menjustifikasi
kemerdekaan dan keabsahan batas-batas wilayah. Motto Nasional Indonesia
Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti ‘Persatuan dalam Keberagaman', berasal dari
sebuah puisi Jawa Kuno yang ditulis pada masa pemerintahan Majapahit.
b. Kedatangan
Islam di Indonesia
Meskipun
merupakan kerajaan Hindu-Buddha, Islam berpengaruh bagi kalangan elit penguasa
Majapahit. Kemungkinan Islam sudah ada di Asia Tenggara maritim dari awal era
Islam ketika pedagang Muslim datang ke Nusantara, membuat permukiman di daerah
pesisir, menikah dengan wanita setempat dan dihormati atas kekayaan mereka yang
diperoleh melalui perdagangan. Beberapa penguasa lokal kemungkinan tertarik
dengan agama baru ini dan dianggapnya menguntungkan untuk menganut keyakinan
yang sama seperti sebagian besar pedagang. Pendirian kerajaan Islam merupakan
langkah logis berikutnya. Diduga rakyat dari raja-raja ini mengikutinya dengan
masuk Islam.
Prasasti
pada batu nisan menunjukkan bahwa pada awal abad ke-13 terdapat sebuah kerajaan
Islam di bagian utara Sumatera disebut Pasai atau Samudera. Kerajaan ini
dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dari Sumatra Utara,
pengaruh Islam kemudian menyebar ke arah timur melalui perdagangan. Di pesisir
pantai utara Jawa berbagai kota Islam muncul selama abad ke-14. Meskipun
demikian, tidaklah mungkin kalau beberapa bangsawan Jawa dari Majapahit di Jawa
Timur memeluk agama Islam karena perdagangan. Mereka mungkin merasa derajatnya
jauh lebih tinggi dibanding dengan kelas sosial pedagang. Kemungkinan besar
bangsawan Jawa ini dipengaruhi oleh ulama Sufi dan orang-orang suci atau wali
yang mengaku memiliki kekuatan supranatural (karomah).
Pada
akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 pengaruh Majapahit di Nusantara mulai
menurun karena konflik suksesi dan meningkatnya kekuasaan kerajaan Islam.
Sebuah negara perdagangan baru, Malaka, merupakan salah satu kekuatan baru ini.
Kekuatan ini bangkit di daerah pesisir - saat ini Malaysia - dan terletak di
bagian tersempit dari Selat Malaka. Negara ini menjadi pelabuhan sangat sukses
dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan luas yang membentang
dari Cina dan Maluku di ujung timur ke Afrika dan Mediterania di ujung barat.
Meskipun pada awalnya Malaka adalah negara Hindu-Buddha, namun berubah dengan
cepat menjadi kesultanan Muslim (mungkin karena alasan terkait perdagangan).
Hubungan
historis antara perdagangan dan Islam juga terlihat dalam perkembangan di pulau
Ternate - saat ini propinsi Maluku di kawasan timur Indonesia. Ternate (mirip
dengan Tidore yang dekat dengannya) menjadi daerah kaya karena produksi
cengkeh. Dari Jawa - dan melalui perdagangan - Islam menyebar ke daerah ini,
mengakibatkan berdirinya kesultanan di akhir abad ke-15. Kesultanan ini berhasil
menguasai sebagian besar Indonesia Timur namun posisinya dirusak oleh Belanda
pada abad ke-17.
c. Kedatangan
Bangsa Eropa di Indonesia
Cerita
tentang kekayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis, yang
memiliki teknologi navigasi maju, untuk berlayar ke bagian dunia ini agar bisa
memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah dunia
(dan akan membuat penghasilan mereka lebih tinggi). Pada tahun 1511 Malaka
ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque.
Meskipun demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi jalur
perdagangan. Malaka, yang dulu merupakan pelabuhan kaya, dengan cepat hancur di
bawah kekuasaan Portugis yang tidak pernah berhasil memonopoli perdagangan
Asia. Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan
pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh
(Sumatra) dan Banten (Jawa) adalah negara yang mulai mendominasi perdagangan
rempah-rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan.
Belanda
juga tertarik untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan
rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada
tahun 1596 tapi disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi.
Setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan
besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya
menghasilkan banyak uang. Namun saking banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh
beberapa perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada
keuntungan mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan
harganya di Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan
penurunan harga di Eropa. Hal ini membuat pemerintah Belanda memutuskan untuk
menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut
Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-, disingkat
VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli
perdagangan rempah-rempah Asia serta menyingkirkan pesaing Eropa lainnya. VOC
memutuskan untuk memiliki kantor pusatnya tidak di Maluku (jantung pulau
penghasil rempah-rempah) tetapi lebih strategis dekat Selat Malaka dan Selat
Sunda. Pilihannya jatuh pada Jakarta saat ini. Pada tahun 1619 Gubernur
Jenderal Jan Pieterszoon Coen mendirikan Batavia di atas puing-puing kota
Jayakarta yang dihancurkan karena sikapnya yang memusuhi Belanda. Batavia menawarkan prospek dagang
yang bagus, sehingga menyebabkan timbulnya imigrasi banyak orang (terutama
orang Cina) ke kota berkembang pesat ini.
d. Menuju
Pemerintahan Kolonial di Indonesia
Sementara
itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra)
Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17,
mengendalikan cadangan lada dan timah. Namun, ia tidak pernah berhasil
membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka seperti Johor dan Portugis yang
merupakan pesaing kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami
periode panjang perpecahan internal yang menghentikannya menjadi kekuatan
penting di luar ujung utara Sumatera. Di Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru
yang kuat muncul di paruh kedua abad ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang
dan Mataram yang, setelah melalui perjuangan panjang, berhasil menghentikan
dominasi politik daerah pesisir di utara Jawa. Mataram menjadi dinasti yang
paling kuat dan paling lama dari dinasti Jawa modern, dengan masa pemerintahan
Sultan Agung sebagai kejayaan politik. Sultan Agung berkuasa pada tahun
1613-1646 dan berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali
kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota Batavia. Penguasaan Belanda terhadap
Batavia adalah ibarat onak/duri di mata Sultan Agung yang ingin menguasai
seluruh daratan pulau. Dalam dua kesempatan ia mengirim pasukannya untuk
menaklukkan kota Belanda ini tapi gagal kedua-duanya.
VOC
dengan cepat menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas
produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan
langkah-langkah ekstrim seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus
memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh Nusantara. Kota dan pelabuhan
yang memainkan peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda ini adalah
Surabaya (Jawa Timur), Malaka (Malaysia Barat) dan Banten (Jawa Barat).
Meskipun undang-undang VOC pada awalnya tidak memperbolehkan mengganggu politik
internal negara pribumi, namun VOC mengakar cukup kuat dalam politik Mataram di
Jawa Tengah. Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan
sengketa suksesi muncul sekitar akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda
memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan
pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi
tunduk kepada Belanda. Meskipun kedudukan Belanda masih agak lemah di luar
Pulau Jawa, perkembangan politik di Jawa ini dapat dianggap sebagai tahap awal
penjajahan Belanda di Nusantara.
2.1 Sistem Ekonomi
Kapitalis Liberal
Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sistem ekonomi
yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki
oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah
menjual untuk memperoleh laba. Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal/kapitalis
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang
untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual
barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam perekonomian liberal/kapitalis setiap warga
dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas
bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas
melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. Ciri-ciri dari sistem
ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a.
Masyarakat diberi kebebasan dalam
memiliki sumber-sumber produksi.
b.
Pemerintah tidak ikut campur tangan
secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
c.
Masyarakat terbagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
d.
Timbul persaingan dalam masyarakat,
terutama dalam mencari keuntungan.
e.
Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
f.
Pasar merupakan dasar setiap tindakan
ekonom.
g.
Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
Sistem ekonomi liberal kapitalis selain memilki
keuntungan juga mempunyai kelemahan, antara lain:
a.
Keuntungan:
·
Menumbuhkan inisiatif dan kerasi
masyarakat dalam kegiatan ekonomi, karena masyarakat tidak perlu lagi menunggu
perintah dari pemerintah.
·
Setiap individu bebas memiliki
untuk sumber-sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi
masyarakat dalam perekonomian.
·
Timbul persaingan semangat untuk maju
dari masyarakat.
·
Mengahasilkan barang-barang bermutu
tinggi, karena adanya persaingan semangat antar masyarakat.
·
Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena
setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.
b.
Kelemahan:
·
Terjadinya persaingan bebas yang tidak
sehat.
·
Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang
miskin semakin miskin.
·
Banyak terjadinya monopoli masyarakat.
·
Banyak terjadinya gejolak dalam
perekonomian karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.
·
Pemerataan pendapatan sulit dilakukan,
karena persaingan bebas tersebut.
Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis,
yakni :
a.
Hak kepemilikan.
Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem ekonomi
liberal kapitalis adalah hak kepemilikan swasta/individu (private/individual
property), sehingga individu dalam masyarakat liberal kapitalis lebih
terpacu untuk produktif.
b.
Keuntungan.
Keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu
untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dari ekspresi diri,
karena itu keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras
dan produktif.
c.
Konsumerisme.
Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme
yaitu falsafah hidup yang mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya
selama hidup di dunia. Tetapi dalam arti positif, konsumerisme adalah
gaya hidup yang sangat menekankan pentingnya kualitas barang dan jasa yang
digunakan. Sebab tujuan akhir dari penggunaan barang dan jasa adalah
meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan. Sehingga masyarakat
liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang berkualitas.
d.
Kompetisi.
Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu
atau perusahaan-perusahaan yang mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan
menguntungkan produsen maupun konsumen, atau baik yang membutuhkan (demander)
maupun yang menawarkan (supplier).
e.
Harga.
Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan
jasa semakin mahal berarti barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi
produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar
keuntungan meningkat.
Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu
sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama yang dimiliki secara
pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan
secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar
dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali dan motif mencari
keuntungan/ laba, bersama-sama dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hukum
perjanjian sebagai system kapitalisme yang besar.
Ada enam (6) hal yang dapat dilihat sebagai ciri dari
sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut.
a.
Hak milik pribadi
Dalam sistem ekonomi kapitalis alat-alat produksi atau
sumber daya ekonomi, seperti SDA, modal, dan tenaga kerja, dimiliki oleh
individu dan lembaga-lembaga swasta.
b.
Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih
Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksud dengan
kebebasan beruasah adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh
siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan
memilih adalah sistem ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen
dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi
suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari
keuntungan yang maksimum. Kebebasan memilih juga mencakup kebebasan pekerja
untuk memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Kebebasan memilih
juga termasuk dalam kebebasan membuat berbagai perjanjian.
c.
Motif kepentingan sendiri
Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah
motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungaan diri sendiri.
d.
Persaingan
Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga
penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi
swasta, baik pembei maupun penguasha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum
bebas bersaing dipasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi
swasta bebas memasuki dan meninggalkan pasar.
e.
Harga di tentukan oleh mekanisme pasar
Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual)
dan kosumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dalam perkataan lain,
tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh
kekuataan permintaan dan penawaran.
f.
Perana tebatas pemerintah
Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih
mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya
mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang
sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen pekerja.
Dumairy (1996) mendefinisikan sistem ekonomi kapitalis
dilihat dari terminologi teori ekonomi mikro. Menurutnya sistem ekonomi
kapitalis merupakan Suatu sistem ekonomi yang mnyadarkan diri sepenuhnya pada
mekanisme pasar, prinsip laissez fair (persaingan bebas), meyakini kemampuan “
the invisible hand” , dalam menuju efisiensi ekonomi. Mekanisme pasar (kekuatan
permintaan dan penawaran) yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok
pesoalan ekonomi (apa yang harus di produksi, bagaimana memproduksinya, dan
untuk siapa di produksi).
Negara-negara yang menganut sistem ini antar lain,
USA, Argentina, Brazil, Perancis, jerman, Yunani, Korea Selatan, Thailand,
Australia, Afrika Selatan dan sebagainya.
Sebagai negara
fasis-militerisme di Asia, Jepang sangat kuat, sehingga meresahkan kaum
pergerakan nasional di Indonesia. Dengan pecahnya Perang Dunia II, Jepang
terjun dalam kancah peperangan itu. Di samping itu, terdapat dugaan bahwa suatu
saat akan terjadi peperangan di Lautan Pasifik. Hal ini didasarkan pada suatu
analisis politik. Adapun sikap pergerakan politik bangsa Indonesia dengan tegas
menentang dan menolak bahwa fasisme sedang mengancam dari arah utara. Sikap ini
dinyatakan dengan jelas oleh Gabungan Politik Indonesia (GAPI).
Sementara itu di
Jawa muncul Ramalan Joyoboyo yang mengatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa
akan dijajah oleh bangsa kulit kuning, tetapi umur penjajahannya hanya
"seumur jagung". Setelah penjajahan bangsa kulit kuning itu lenyap
akhirnya Indonesia merdeka. Ramalan yang sudah dipcrcaya oleh rakyat ini tidak
disia-siakan oleh Jepang, bahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga
kedatangan Jepang ke Indonesia dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja.
Pada tanggal 8
Desember 1941 pecah perang di Lautan Pasifik yang melibatkan Jepang. Melihat
keadaan yang semakin gawat di Asia, maka penjajah Belanda harus dapat
menentukan sikap dalam menghadapi bahaya kuning dari Jepang. Sikap tersebut dipertegas oleh
Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda Van Starkenborgh
Stachouwer dengan mengumumkan perang melawan Jepang. Hindia Belanda termasuk ke
dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Brittania/Inggris, Cina, Dutch/Belanda)
dengan Jenderal Wavel (dari Inggris) sebagai Panglima Tertinggi yang
berkedudukan di Bandung.
Angkatan perang
Jepang begitu kuat, sehingga Hindia Belanda yang merupakan benteng kebanggaan
Inggris di daerah Asia Tenggara akhirnya jatuh ke tangan pasukan Jepang.
Peperangan yang dilakukan oleh Jepang di Asia Tenggara dan di Lautan Pasifik ini
diberi nama
Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Dalam waktu yang sangat singkat,
Jepang telah dapat menguasai daerah Asia Tenggara seperti Indochina, Muangthai,
Birma (Myanmar), Malaysia, Filipina, dan In¬donesia. Jatuhnya Singapura ke
tangan Jepang pada tanggal 15 Pebruari 1941, yaitu dengan ditenggelamkannya
kapal induk Inggris yang bernama Prince of Wales dan HMS Repulse, sangat
mengguncangkan pertahanan Sekutu di Asia. Begitu pula satu persatu komandan
Sekutu meninggalkan Indone¬sia, sampai terdesaknya Belanda dan jatuhnya
Indonesia ke tangan pasukan Jepang. Namun sisa-sisa pasukan sekutu di bawah
pimpinan Karel Door¬man (Belanda) dapat mengadakan perlawanan dengan
pertempuran di Laut Jawa, walaupun pada akhirnya dapat ditundukkan oleh Jepang.
Secara
kronologis serangan-serangan pasukan Jepang di Indonesia adalah sebagai
berikut: diawali dengan menduduki Tarakan (10 Januari 1942),
kemu-dian.Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Arnbon. Kemudian pada bulan
Pebruari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makasar, Banjarmasin,
Palembang, dan Bali.
Pendudukan
terhadap Palembang lebih dulu oleh Jepang mempunyai arti yang sangat penting
dan strategis, yaitu untuk memisahkan antara Batavia yang menjadi pusat
kedudukan Belanda di Indonesia dengan Singapura sebagai pusat kedudukan
Inggris. Kemudian pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di
daerah Banten, Indramayu, Kragan (antara Rembang dan Tuban). Selanjutnya
menyerang pusat kekuasaan Belan¬da di Batavia (5 Maret 1942), Bandung (8 Maret
1942) dan akhirnya pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala
Tentara Jepang Imamura di Kalijati (Subang, 8 Maret 1942). Dengan demikian,
seluruh wilayah Indo¬nesia telah menjadi bagian dari kekuasaan penjajahan
Jepang.
A.
Penjajah
Jepang di Indonesia
Bala Tentara Nippon adalah
sebutan resmi pemerintahan militer pada masa pemerintahan Jepang. Menurut UUD
No. 1 (7 Maret 1942), Pembesar Bala Tentara Nippon memegang kekuasaan militer
dan segala 'kekuasaan yang dulu dipegang oleh Gubernur Jenderal (pada masa
kekuasaan Belanda).
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan
ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu
angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun). Masing-masing angkatan
mempunyai wilayah kekuasaan. Dalam hal ini In¬donesia dibagi menjadi tiga
wilayah kekuasaan yaitu:
a.
Daerah
Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun.
b.
Daerah
Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah
kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada
di bawah kekuasaan Rikugun.
c.
Daerah
Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan
Kaigun.
B.
Organisasi
Bentukan Jepang
Pasukan Jepang selalu
berusaha untuk dapat memikat hati rakyat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan
tujuan agar bangsa Indonesia memberi bantuan kepada pasukan Jepang. Untuk
menarik simpati bangsa Indonesia maka dibentuklah orgunisasi resmi seperti
a.
Gerakan
Tiga A
b.
Putera
c.
PETA.
C.
Golongan-golongan
Beberapa golongan yang
terorganisir rapi dan menjalin hubungan rahasia dengan Bung Karno dan Bung
Hatta. Golongan-golongan itu di antaranya:
a.
Golongan
Amir Syarifuddin;
Amir
Syarifuddin adalah seorang tokoh yang sangat anti fasisme. Hal ini sudah
diketahui oleh Jepang, sehingga pada tahun 1943 ia ditangkap dan diputuskan
untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Namun, atas perjuangan diplomasi Bung
Karno terhadap para pemimpin Jepang, Amir Syari¬fuddin tidak jadi dijatuhi
hukuman mati, melainkan hukuman seumur hidup.
b.
Golongan
Sutan Syahrir;
Golongan
ini mendapatkan dukungan dari kaum terpelajar dari berbagai kota yang ada di
Indonesia. Cabang-cabang yang telah dimiliki oleh golongan Sutan Syahrir ini
seperti di Jakarta, Garut, Cirebon, Surabaya dan lain sebagainya.
c.
Golongan Sukarni;
Golongan
ini mempunyai peranan yang sangat besar menjelang proklamasi kemerdekaan
Indonesia. Pengikut golongan ini seperti Adam Malik, Pandu Kerta Wiguna,
Khairul Saleh, Maruto Nitimiharjo.
d.
Golongan
Kaigun;
Golongan
ini dipimpin oleh Ahmad Subardjo dengan anggota-anggotanya terdiri atas A.A.
Maramis, SH., Dr. Samsi, Dr. Buntaran Gatot, SH., dan lain-lain. Golongan ini
juga mendirikan asrama yang bernama Asrama Indonesia Merdeka dengan ketuanya
Wikana. Para pengajarnya antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Syahrir dan
lain-lain.
D.
Perlawanan
Rakyat Terhadap Jepang
Buruknya kehidupan rakyat
mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat di beberapa tempat seperti:
a.
Pada
awal pendudukan Jepang di Aceh tahun 1942 terjadi pemberontakan di Cot Plieng,
Lhok Seumawe di bawah pimpinan Tengku Abdul Jalil. Pemberontakan ini dapat
dipadamkan, dan dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1944 muncul lagi
pemberontakan di Meureu di bawah pim¬pinan Teuku Hamid yang juga dapat
dipadamkan oleh pasukan Jepang.
b.
Karang
Ampel, Sindang (Kabupaten Indramayu) tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di
daerah itu kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madriyan dan
kawan-kawannya, namun perlawanan ini berhasil ditindas oleh Jepang dengan
sangat kejamnya.
c.
Sukamanah
(Kabupaten Tasikmalaya), tahun 1943 terjadi perlawanan rakyat di daerah itu
kepada Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Zaenal Mustafa. Dalam
perlawanan ini Zaenal Mustafa berhasil mem-bunuh kaki-tangan Jepang. Dengan
kenyataan seperti ini, Jepang melaku-kan pembalasan yang luar biasa dan
melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat.
Blitar, pada tanggal 14
Pebruari 1945 terjadi pemberontakan PETA di bawah pimpinan Supriyadi (putra
Bupati Blitar). Dalam memimpin pemberontakan ini Supriyadi tidak sendirian dan
dibantu oleh teman-temannya seperti dr. Ismail, Mudari, dan Suwondo. Pada
pemberontakan itu, orang-orang Jepang yang ada di Blitar dibinasakan.
Pemberontakan heroik ini benar-benar mengejutkan Jepang, terlebih lagi pada
saat itu Jepang terus menerus mengalami kekalahan di dalam Perang Asia Timur
Raya dan Perang Pasifik. Kemudian Jepang mengepung kedudukan Supri¬yadi, namun
pasukan Supriyadi tetap mengadakan aksinya. Jepang tidak kehilangan akal, ia
melakukan suatu tipu muslihat dengan menyerukan agar para pemberontak menyerah
saja dan akan dijamin keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntutannya.
Tipuan Jepang tersebut temyata berhasil dan akibatnya banyak anggota PETA yang
menyerah. Pasukan PETA yang menyerah tidak luput dari hukuman Jepang dan
beberapa orang dijatuhi hukuman mati seperti Ismail dan kawan-kawannya. Di
samping, itu ada pula yang meninggal karena siksaan Jepang.
Secara umum dapat dikatakan
bahwa pendudukan Jepang di bumi Indonesia tidak dapat diterima. Jepang juga
sempat mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap masyarakat dari
lapisan terpelajar di daerah Kalimantan Barat. Pada daerah ini tidak kurang
dari 20.000 orang yang menjadi korban keganasan pasukan Jepang. Hanya sebagian
kecil saja yang dapat menyelamatkan diri dan lari ke Pulau Jawa. Setelah kekalahan-kekalahan
yang dialami oleh Jepang pada setiap peperangannya dalam Perang Pasifik,
akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
E.
Dampak
Pendudukan Jepang bagi Bangsa Indonesia
Bidang Politik. Sejak
masuknya kekuasaan Jepang di Indonesia, organisasi-organisasi politik tidak
dapat berkembang lagi. Bahkan pemerintah pen¬dudukan Jepang menghapuskan segala
bentuk kegiatan organisasi-organisasi, baik yang bersifat politik maupun yang
bersifat sosial, ekonomi, dan agama. Organisasi-organisasi itu dihapuskan dan
diganti dengan organisasi buatan )epang, sehingga kehidupan politik pada masa
itu diatur oleh pemerintah Jepang, walaupun masih terdapat beberapa organisasi
politik yang terus berjuang menentang pendudukan Jepang di Indonesia.
F.
Bidang
ekonomi.
Pendudukan bangsa Jepang
atas wilayah Indonesia sebagai negara imperialis, tidak jauh berbeda dengan
negara-negara imperialisme lainnya. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia
berlatar belakang masalah ekonomi, yaitu mencari daerah-daerah sebagai
penghasil bahan mentah dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan
mencari tempat pemasaran untuk hasil-hasil industrinya. Sehingga aktivitas
perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang sepenuhnya dipegang oleh
pemerintah Jepang.
G.
Bidang
pendidikan
Pada masa pendudukan Jepang
di Indonesia, kehidupan pendidikan berkembang pesat dibandingkan dengan
pendudukan Hindia Belanda. Pemerintah pendudukan Jepang memberikan kesempatan
kepada bangsa Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang
dibangun oleh pemerintah. Di samping itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai
bahasa perantara pada sekolah-sekolah serta penggunaan nama-nama yang
diindonesiakan. Padahal tujuan Jepang mengembangkan pendidikan yang luas pada
bangsa Indonesia adalah untuk menarik simpati dan mendapatkan bantuan dari
rakyat Indonesia dalam menghadapi lawan-lawannya pada Perang Pasifik.
H.
Bidang
kebudayaan
Jepang sebagai negara fasis
selalu berusaha untuk menanamkan kebudayaannya. Salah satu cara Jepang adalah
kebiasaan menghormat ke arah matahari terbit. Cara menghormat seperti itu
merupakan salah satu tradisi Jepang untuk menghormati kaisarnya yang dianggap
keturunan Dewa Matahari. Pengaruh Jepang di bidang kebudayaan lebih banyak
dalam lagu-lagu, film, drama yang seringkali dipakai untuk propa¬ganda. Banyak
lagu Indonesia diangkat dari lagu Jepang yang populer pada jaman Jepang. Iwa
Kusuma Sumantri dari buku "Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah"
menulis "kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan-kepercayaan yang sangat
merintangi kemajuan kita, mulai berkurang. Bangsa kita yang telah
bertahun-tahun digembleng oleh penjajah Belanda untuk selalu 'nun inggih' kini
telah berbalik menjadi pribadi yang berkeyakinan tinggi, sadar akan harga diri
dan kekuatannya. Juga cara-cara menangkap ikan, bertani, dan lain-lain telah
mengalami pembaharuan-pembaharuan berkat didikan yang diberikan Jepang kepada
bangsa Indonesia, walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu tidak secara sadar
menginsafinya. Untuk anak-anak sekolah diberikan latihan-latihan olahraga yang
dinamai Taiso, sangat baik untuk kesehatan mereka itu. Saya kira untuk
kebiasaan sehari-hari yang tertentu (misalnya senin) bagi anak-anak sekolah
maupun untuk para pegawai atau buruh untuk menghormati bendera kita (merah putih)
serta pula menyanyi-kan lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional merupakan
kebiasaaan yang diwariskan Jepang kepada bangsa Indonesia.
I. Bidang
sosial
Selama masa pendudukan
Jepang kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan. Penderitaan rakyat
semakin bertambah, karena sega-la kegiatan rakyat dicurahkan untuk memenuhi
kebutuhan perang Jepang dalam menghadapi musuh-musuhnya. Terlebih lagi rakyat
dijadikan romusha (kerja paksa). Sehingga banyak jatuh korban akibat kelaparan
dan penyakit.
J.
Bidang
birokrasi.Kekuasaan Jepang atas
wilayah Indonesia dipegang oleh kalangan militer, yaitu dari angkatan darat
(rikugun) dan angkatan laut (kaigun). Sistem pemerintahan atas wilayah diatur
berdasarkan aturan militer. Dengan hilangnya orang Belanda di pemerintahan, maka
orang Indonesia mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih penting
yang sebelumnya hanya bisa dipegang oleh orang Belanda. Termasuk jabatan
gubernur dan walikota di beberapa tempat, tapi pelaksanaannya masih di bawah
pengawasan Militer Jepang. Pengalaman penerapan birokrasi di Jawa dan Sumatera
lebih banyak daripada di tempat-tempat lain. Namun, penerapan birokrasi di
daerah penguasaan Angkatan Laut Jepang agak buruk.
K. Bidang
militer
Kekuasaan Jepang atas
wilayah Indonesia memiliki arti penting, khususnya dalam bidang militer. Para
pemuda bangsa Indonesia diberikan pendidi-kan militer melalui organisasi PETA.
Pemuda-pemuda yang tergabung dalam PETA inilah yang nantinya menjadi inti
kekuatan dan penggerak perjuangan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya.
L. Penggunaan
Bahasa Indonesia.
Berdasarkan pendapat Prof.
Dr. A. Teeuw (ahli bahasa Indonesia berkebangsaan Belanda) menya-takan bahwa
tahun 1942 merupakan tahun bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada waktu itu,
bahasa Belanda dilarang penggunaannya dan digantikan dengan penggunaan bahasa
Indonesia. Bahkan sejak awal tahun 1943 seluruh tulisan yang berbahasa Belanda
dihapuskan dan harus diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia.
Dengan demikian, pemerintah
pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk
meng-gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi,
bahasa penulisan dan sebagainya.
2.1 Ekonomi Indonesia
Setiap Periode Tambahan ORLA, ORBA dan Reformasi
A. PEMERINTAHAN
ORDE LAMA
Sejak
berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokok-tokoh negara yang saat itu telah
merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara
individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum
mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.
a. Orde
lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan
karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu
itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku
di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia
Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
-
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda
sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
-
Kas negara kosong.
-
Eksploitasi besar-besaran di masa
penjajahan.
-
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain
-
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan
oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan
persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
-
Upaya menembus blokade dengan diplomasi
beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan
menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
-
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan
tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi
masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi
makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
-
Pembentukan Planning Board (Badan
Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
-
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan
Perang (Rera) 1948
-
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha
swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan
swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab
Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa
liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori
mazhab klasik yang menyatakan laissez
faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing
dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini
hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
-
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan
nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk
mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
-
Program Benteng (Kabinet Natsir)
-
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi
Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi
sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
-
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali
Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo
-
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil
Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
-
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
-
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5
Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur
ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh
pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama
dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.
a. Masa
Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan
akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan
ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi
yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia
A.
PEMERINTAHAN ORDE BARU
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde
Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
Orde
Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun
sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada
tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.
a. Politik
Presiden
Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang
ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya
bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat
dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar
oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi
tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang
pembangunan antara pusat dan daerah.
b. Eksploitasi
sumber daya
Selama
masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber
daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar
namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan
dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.
c. Warga
Tionghoa
Warga
keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan
dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di
bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi
mereka.
Kebijakan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada
masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek
kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu
pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Runtuhnya
Orde Baru dan Lahirnya Reformasi :
a. Runtuhnya
Orde Baru
Penyebab
utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis
keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela,
sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang
sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang
digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan
ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu
me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat
keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto,
Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian
diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet
Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas
menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum
bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet
Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari
jabatannya.
Akhirnya
pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J.
Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya
Orde Reformasi.
Kelebihan
dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru :
a. Perkembangan
GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
b. Sukses
transmigrasi
c. Sukses
KB
d. Sukses
memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
e. Semaraknya
korupsi, kolusi, nepotisme
f. Pembangunan Indonesia yang tidak merata
g. Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan
pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)
h. Kritik
dibungkam dan oposisi diharamkan
i.
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai
oleh banyak koran dan majalah yang ditahan
A. PEMERINTAHAN
REFORMASI
Pada
tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie.
Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde
Reformasi.
Sidang
Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh
gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di
kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi
Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu,
Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Presiden
BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik
dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari
setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang.
Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru
dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan
tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa
diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan
meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa
dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer
yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat
penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a. masa
depan Reformasi;
b. masa depan ABRI;
c. masa
depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d. masa
depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e. masa
depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut
ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi
dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga
undang-undang tersebut.
1) UU
No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik
2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
3) UU
No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan
dalam bidang ekonomi
Untuk
memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah
membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah
mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
c. Kebebasan
menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan
menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini
terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan
ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah.
Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada
pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan
Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan
Pemilu
Pada
masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang
damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48
partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian
masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia
mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak
pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan
UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor
Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia.
Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama
Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao
dari Partai Fretilin
Referensi :
Komentar
Posting Komentar